Tag Archives: Sejarah

Journal Article: Diplomatic Desperation of a Small State

Indonesia and the Malay World:

Raja Bersiong or the Fanged King

The abject of Kedah’s geopolitical insecurity

By Tan Zi Hao tanzihao@gmail.com

“Raja Bersiong, the Fanged King, is a cannibal monarch in the Kedah epic literature Hikayat Merong Mahawangsa (HMM). By looking closely into the character of Raja Bersiong, this article examines the underlying ambition of the Kedah Sultanate in commissioning the HMM as a rhetorical statement of power, presumably around the early 19th century. By the late 18th century, Siamese predation had greatly destabilised Kedah. Lacking military capacity to deny Siamese suzerainty, Kedah plunged into double-dealing: through writing, the HMM downplays Siamese power by masking Kedah’s subordinate status to Siam as a relation of kin, and by considering Siam as an offshoot of Kedah’s royal legacy. Adopting an approach informed by Hendrik Maier, this article interprets the HMM as an ambiguous text that alludes to the diplomatic desperation of a small state. Such critical lens enables a more complex understanding of court writing as a historical source. In the face of geopolitical insecurity, Raja Bersiong figures as the abject, the symbolic surrogate for Siam to be expelled from Kedah, embodying a dialectics between Kedah and Siam, self and other, civility and savagery.”

Read more at Indonesia and the Malay World: Raja Bersiong or the Fanged King, The abject of Kedah’s geopolitical insecurity, By Tan Zi Hao tanzihao@gmail.com

Featured image credit: Hikayat Merong Mahawangsa 10 stars!!! by Siqah Hussin

Journal Article: Qur’anic readings and Malay translation in 18th-century Banten Qur’ans A.51 and W.277

“This article examines two copies of the Qur’an from 18th-century Banten, A.51 and W.277, that contain interlinear Malay translation, focusing on two aspects, i.e. Qur’anic readings and Malay translation, to reveal Qur’anic pedagogical practices in the region…”

(2020). Qur’anic readings and Malay translation in 18th-century Banten Qur’ans A.51 and W.277. Indonesia and the Malay World. Ahead of Print.

Read more at: Qur’anic readings and Malay translation in 18th-century Banten Qur’ans A.51 and W.277

Event: Independence, Decolonization, Violence and War in Indonesia, 1945-1950

Public Seminar Invitation

Research in progress: Behind the scenes of the research programme Independence, Decolonization, Violence and War in Indonesia, 1945-1950

On Saturday November 2, 2019, a public seminar will take place in cooperation with the National Archives. During this seminar we will focus on (archival) research: what does research look like in practice? Which sources are used for the research programme and what do they tell us? How do the researchers deal with one-sidedness and inconsistencies in the sources? And how do they ensure multi-perspectivity?
The programme researchers and some external experts share experiences from their research practice in workshops and presentations. In addition, the National Archives gives workshops on archival research, as well as tours through the depot and the exhibition Highlights in perspective.

The seminar comprises of a morning and an afternoon session, with an almost identical program. Conference registration for one of the half-day sessions is possible via Eventbrite. Both parts of the day contain Dutch and English sessions. The main language of the plenary session is Dutch, with English surtitles. The full program is available on our website.

You can register for the morning or afternoon session at Eventbrite. Conference registration is possible until Sunday October 27, 11.30 p.m.

For moe information visit https://www.ind45-50.org/en

A joint research programme of the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV), the Netherlands Institute of Military History (NIMH) and the NIOD, Netherlands Institute for War, Holocaust and Genocide Studies. Read more here.

‘Adat law 100 years on: Towards a new interpretation?’ – KITLV

‘Adat law 100 years on: Towards a new interpretation?’ – KITLV

REMINDER: The Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society (VVI), in collaboration with the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV), organize an international conference on the continued importance of adat law in present day Indonesia on 22 May 2017.

Leiden Asia Year
Leiden Asia Year

22 May 2017

National Museum of Ethnology, Leiden

This international conference focuses on adat law in Indonesia a century after the Adat Law Foundation (adatrechtstichting) was set up in Leiden in 1917 by Cornelius van Vollenhoven and Christiaan Snouck Hurgronje. In present-day Indonesia adat law continues to be of great importance.

The international conference aims to provide an update and to look at the current legal, social and political meaning of adat law, the way it is being invoked and how it is deployed for a variety of purposes. The key question is what the relevance of adat law is in present-day Indonesia.

Read more about the progam

Date: 22 May 2017

Time: 13.30 – 18.00

Venue: National Museum of Ethnology, Steenstraat 1, Leiden

Registration required: adat.law.conference2017@gmail.com

Founded by KITLV/Adatrechtfonds, Leiden University (AMT, VVI) & LUF.

For more information visit http://www.kitlv.nl/conference-adat-law-100-year/

Mengenang Sosok BJ Habibie

Mengenang Sosok BJ Habibie

Op-Ed: Diplomasi Gaya Menlu Downer: kalau tidak berhasil, membully lagi

Oleh Hamish McDonald, redaksi Asia-Pasifik SMH, 12 Juli 2008

Email masih saja terus berdatangan beberapa kali sehari dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, dilampiri setiap transkrip dari apa yang dikatakan menteri di segala macam acara dan pemberitahuan tempat di mana saja sang menteri dapat disergap oleh para wartawan untuk acara yang berikutnya.

Padahal entah kenapa tidak demikian keadaannya dengan Stephen Smith dari Partai Buruh sebagai Menlu. Fungsionaris partai yang berasal dari kota Perth itu terlalu bersikap hati-hati, terlalu terbatas, terlalu ekonomis dengan bahasanya. Singkatnya, terlalu diplomatis.

Di mana gaya bicara Alexander Downer yang cerewet itu yang telah kita kenal dengan begitu akrab selama lebih dari 11 tahun, omelannya yang mengandung begitu banyak penghinaan pribadi dan hipotesis keterlaluan sehingga akhirnya lampiran tersebut selalu saja dibuka, sekedar untuk berjaga-jaga.

Sayangnya, dia telah kehilangan jabatan dan bakal keluar dari Parlemen. Daripada ikut bergabung dengan wahana tentang apakah Menlu Downer merupakan raksasa dalam sejarah diplomatik Australia, ataupun menjadi seorang pelawak bak Inspektur Clouseau, mari kita simak apa yang diklaimnya sebagai “capaian terbesar” selama menjadi menteri luar negeri Australia yakni Timor Leste.

Dalam tulisannya di harian Sydney Morning Herald kemarin, Downer akhirnya tampil sebagai sang penggagas surat terkenal dari perdana menteri Australia saat itu John Howard kepada presiden Indonesia saat itu BJ Habibie pada bulan Desember 1998, yang mengusulkan solusi untuk keresahan yang makin berkembang di Timor Leste waktu itu.

Bisa saja diartikan dari apa yang ditulis Downer bahwa surat tersebut mengandung argumentasi untuk kemerdekaan Timor Leste yang menghasilkan referendum PBB pada bulan Agustus 1999 dan pengeluaran destruktif pasukan Indonesia beberapa minggu kemudian.

Tetapi surat itu mengusulkan sebuah strategi untuk menghindari keputusan yang jelas, dirancang untuk meredakan desakan atas kemerdekaan di wilayah itu, dan jelas berdasarkan harapan pemerintah Australia bila orang Indonesia akhirnya bisa lebih terorganisir, Timor Leste pada akhirnya akan memutuskan untuk tetap berada di dalam Indonesia.

Surat itu menggunakan contoh perjanjian-perjanjian Matignon dan Noumea antara Perancis dan kelompok-kelompok saingan Kanak dan pendatang di Kaledonia Baru pada tahun 1988 dan 1998, yang memberikan otonomi yang lebih luas di kepulauan itu dan menunda pelaksanaan langkah penentuan nasib sendiri sampai sekitar tahun 2013 dan 2018.

Reaksi tak terduga dari Presiden BJ Habibie adalah kemarahan besar karena dibandingkan dengan kekuatan kolonial Eropa, dan keputusan mendadak pada bulan Januari 1999 untuk memberikan pemungutan suara langsung kepada rakyat Timor Leste tentang tinggal atau pisah, daripada kemungkinan membuang-buang dana selama 20 tahun mendatang dalam upaya merubah sikapnya.

Sepanjang bulan-bulan penuh kekerasan menjelang pemungutan suara pada bulan Agustus, Downer dengan tegas berpegang pada “diplomasi cerdas” yang dianjurkan oleh kepala departemennya, almarhum Ashton Calvert, daripada ikut himbauan bergabung pasukan penjaga perdamaian dari luar.

Tentu dapat disangka bahwa jika militer Indonesia dan milisi lokalnya benar-benar berhasil dalam rencananya untuk membujuk penduduk Timor Leste untuk memilih otonomi yang lebih luas dan bukannya kemerdekaan, pemerintah Australia akan setuju saja dengan hasilnya.

Pada hari Senin, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta akan merilis laporan penyelidikan Komisi Kebenaran dan Persahabatan bersama mereka tentang kekerasan tahun 1999. Tetapi oknum-oknum yang paling bertanggung jawab atas kekerasan itu akan tetap tidak terekspos ataupun dihukum.

Ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan Downer dan rekan-rekannya untuk tidak mendukung, dengan cara yang tidak lebih dari tokenisme, penyelidikan PBB sebelumnya atau mengutuk pengadilan konyol para kambing hitam tingkat junior dan menengah yang diadakan di Jakarta.

Tetapi alasan utama mengapa sebuah jalan di Dili tidak akan diberi nama Downer Sang Liberator terletak pada negosiasi antara Downer dan departemennya dengan pemerintah Timor Leste yang baru dan PBB mengenai sumber daya minyak dasar laut di Laut Timor.

Dalam bukunya Shakedown [Pemerasan], penulis Paul Cleary, yang menjadi anggota tim PBB selama negosiasi tersebut, telah menggambarkan taktik intimidasi yang diadopsi oleh Downer untuk membujuk negara baru yang remuk itu untuk menandatangani pelepasan haknya atas 80 persen dari ladang gas terbesar dalam zona maritim yang disengketakan. Dengan menggebrak meja pada salah satu pertemuan, Downer dikutip mengatakan kepada perdana menteri Timor Leste saat itu Mari Alkatiri, “Kita tidak perlu mengeksploitasi sumber daya tersebut. Itu dapat tinggal di sana selama 20, 40, 50 tahun.”

Pihak Timor Leste dan PBB bersikeras, memenangkan persyaratan yang jauh lebih menguntungkan dalam perjanjian perbatasan sementara yang akhirnya disepakati pada tahun 2006.

Peter Galbraith, mantan diplomat AS dan penulis buku tentang isu-isu kebijakan luar negeri, bekerja pada kantor PBB sebagai penasihat negosiasi. Dia mengingat ketika pergi ke kota Adelaide pada tahun 2000 untuk memberitahu Downer bahwa pihak Timor ingin merundingkan kembali perjanjian “Celah Timor” yang sudah disepakati oleh Indonesia pada tahun 1989.

“Entah mengapa, dia merasa sangat terhina karena kami sedang melakukan itu, karena saya melakukan itu,” kata Galbraith. “Pada pertemuan itu dia sepertinya terus menegaskan bahwa dia sudah lebih berhasil daripada ayahnya yang terkenal sedangkan saya mungkin kurang berhasil ketimbang ayah saya. Ada suatu psikodrama nyata di sana yang benar-benar tidak ada hubungan dengan masalahnya.”

(Galbraith adalah putra ekonom dan penulis terkenal JK Galbraith. Ayah Downer, Sir Alexander, adalah menteri imigrasi dalam pemerintahan PM Robert Menzies.)

“Tentang negosiasi minyak itu,” tambah Galbraith, “Downerlah yang mengadopsi pendekatan yang selain merendahkan juga mengintimidasi orang Timor Leste dan PBB yang akhirnya menjadikannya salah satu orang yang paling tidak populer di Timor Leste.

“Sangat merusak reputasi Australia, dan berakhir dengan persetujuan yang lebih buruk bagi Australia dibandingkan dengan hasil pendekatan yang lebih diplomatis. Masalahnya akan diselesaikan lebih cepat dan Australia akan dapat memiliki bagian minyak yang lebih besar.”

Galbraith, penasihat senior dalam kampanye presidensial calon Demokrat AS Barack Obama, mengatakan, “Menjadi menteri luar negeri yang paling lama mengabdi Australia mungkin tak sama dengan menjadi menlu yang terbaik.

“Dia tidak akan gagal dalam pekerjaannya sebagai negosiator Siprus,” tambah Galbraith, merujuk pada jabatan baru Downer sebagai utusan khusus PBB. “Karena tentu saja jika ada kemungkinan serius untuk mencapai kemajuan antara Yunani dan Turki mengenai sengketa Siprus, PBB tidak akan menunjuk Downer.”

Siti Hartinah