Family member of Hamengkoe Buwono VII sultan of Yogyakarta c. 1885 by Kassian Cephas

On Black December, The New Art Movement and Being Contemporary – FX Harsono

Desember Hitam, GSRB Dan Kontemporer

FX Harsono*)

Original Post by Adhisuryo Mei 19 2013

Sebelum tahun 1975 kritik seni rupa di Indonesia didominasi oleh teori yang datang dari barat, yaitu Eropa dan Amerika. Dalam praktik penciptaan ideologi modernisme ini tidak sepenuhnya dilaksanakan sama seperti di Barat, tetapi pada dasarnya seluruh konsep seni rupa Barat dipakai sebagai landasan untuk menilai perjalanan seni rupa Indonesia. Dikotomi antara Barat, non-Barat, tinggi, rendah, pusat dan pinggiran semua lahir dari konsep modernisme.

Medium penciptaan juga tak lepas dari pengaruh modernisme. Demikian juga dunia pendidikan. Pada masa itu kami sebagai orang muda mengatakan bahwa arus besar disebut mainstream. Praktik seni rupa tidak bisa keluar dari batasan seni rupa modern, yaitu lukis, patung dan graphic art.

Identitas

Ideologi modernisme tak disadari oleh para seniman pada tahun 1960an hingga 70an telah membawa mereka terjebak dalam putaran arus dikotomis. Pada satu sisi adanya keinginan untuk menempatkan kesenian mereka dalam arus universal pada sisi lain mereka ingin menunjukkan identitas nasional, yaitu identitas ke-Indonesiaan dengan menghadirkan gaya dekoratif yang direpresentasikan dengan dipakainya unsure-unsur ornamen, relief candi, topeng-topeng, kesenian tradisional dan semua yang dianggap sebagai benda tradisi.

Sepirit kerakyatan yang dikumandangkan oleh Lekra, dan Persagi dengan mencoba melukis masyarakat Indonesia dan kebudayaan luhur nenek moyang dianggap sebagai jalan keluar untuk menemukan identitas ke-Indonesiaan. Mereka tidak menyadari bahwa praktik seni rupa yang mereka pakai tetap mengacu pada ideologi modernisme. Dimana dalam ideologi modernisme tidak membarikan ruang pada masa lalu dalam bentuk apapun. Modernisme selalu berseberangan dengan yang telah lalu dan yang kuno. Demikian juga seniman adalah otonom dan tidak bisa diintervensi olah partai politik atau kekuasaan.

Latar Belakang Sosial & Politik

Peristiwa G30S di mana Partai Komunis Indonesia dinyatakan oleh pemerintah Soeharto telah melakukan kudeta. Peristiwa ini merupakan peristiwa politik yang membawa akibat berupa perubahan besar dalam perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Pengalaman traumatis dari seniman akibat dari peristiwa ini menimbulkan ketakutan untuk mengangkat masalah sosial ke dalam penciptaan keseniannya, yang kemudian dikenal sebagai trauma politik.

Sepinya penciptaan kesenian yang mengangkat masalah sosial dalam seni lukis, atau dengan kata lain, seniman tidak lagi tertarik oleh masalah sosial, bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain trauma politik dan depolitisasi. Depolitisasi terhadap seluruh aktifitas kehidupan termasuk kesenian yang bertujuan menciptakan stabilisasi politik dalam upaya mensukseskan pembangunan ekonomi pada masa orde baru. Akibatnya, seniman takut untuk berbicara politik maupun ikut dalam partai politik, bahkan rasa takut untuk melukis rakyat. Melukis rakyat bisa diartikan msebagai aktifitas kesenian yang punya korelasi politik dengan sosialis atau komunis.

Kelompok Lima

Praktik seni rupa pada tahun 70an awal masih didominasi oleh batasan medium yang ketat. Yaitu seni lukis, seni patung atau seni grafis.  Yang semuanya dikategorikan dalam fine art. Penciptaan dan pendidikan seni terpusat pada dua institusi pendidikan resmi, yaitu Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia ASRI dan ITB. Diluar institusi pendidikan resmi masih ada sanggar. Sanggar Bambu di Jogjakarta adalah satu-satunya sanggar yang masih bertahan setelah sanggar-sanggar dibawah partai politik berguguran. Semua ini dikarenakan terjadinya depolitisasi oleh pemerintah Soeharto, sehingga sanggar-sanggar dibawah naungan partai politik tidak popular.

Sanggar-sanggar yang bernaung dibawah institusi agama pun ikut redup. Diantaranya adalah Sanggar Latu Kuning dari kelompok Katolik, Sanggar Muslim dan sanggar Putih. Popularitas sanggar semakin menurun, nampaknya hal ini dikarenakan sikap individual seniman muda semakin kuat dan penolakan terhadap cantrikisme atau pendidikan seni rupa yang menjunjung tinggi senioritas atau patron dan klien.

Pada tahun 1972-73 muncullah kelompok-kelompok kecil yang diinisasi oleh para seniman muda di Jogjakarta. Diantaranya adalah Kelompok Lima Pelukis Muda Yogyakarta (KLPMY), yang terdiri dari Siti Adiyati, Nanik Mirna, Bonyong Munni Ardhi, Hardi dan saya sendiri. Kelompok ini pada awalnya didukung dan di fasilitasi oleh pelukis senior Fajar Sidik. Yang juga sebagai dosen dan ketua jurusan seni lukis di STSRI “ASRI”.

Kelompok ini mengadakan pameran di Solo, kemudian di Lembaga Indonesia Amerika di Surabaya. 3 dari anggota ini, yaitu Bonyong, Nanik dan saya kemudian mengadakan pameran di Balai Budaya Jakarta pada tahun 1974. Disini hubungan para seniman muda ini mulai bersinggungan dengan para pelukis senior di Jakarta, terutama dengan pelukis Nashar.

Gejolak estetika yang terjadi pada waktu itu sangat mewarnai proses penciptaan para seniman muda ini. Gejolak dan keresahan dalam penciptaan karya seni rupa (baca seni lukis) pada waktu itu lebih terpusat dalam dunia pendidikan dimana kami belajar. Keresahan ini memicu demo-demo dan diskusi-diskusi di dalam kampus yang nadanya menentang establishment dalam sistem pendidikan yang bersifat cantrikisme dirasakan mengekang kebebasan untuk bereksperimen.

Pemikiran dan aliran dari para senior banyak mempengaruhi para murid dan seniman muda pada waktu itu. Hal ini karena sistem pendidikan yang disebut sebagai cantrikisme tadi, seniman muda yang menjadi murid berlaku sebagai cantrik atau pengikut setia dari gurunya dan mengikuti pola penciptaan yang diajarkan dan tentulah dilarang melampaui atau keluar dari patron yang telah di tetapkan

Selain sistem pendidikan yang tidak memberikan kebebasan untuk bereksperimen juga diskusi-diskusi pencarian identitas yang sering dilontarkan oleh seniman muda di Jogjakarta. Sikap kritis ini dipicu oleh polemik antara Oesman Effendi dan Sudjojono pada sekita awal tahun 70-an di Koran Kompas, dimana tuduhan Oesman Effendi bahwa tidak ada seni lukis Indonesia dibantah oleh Sudjojono. Polemik ini menjadi pendorong diskusi dalam kelompok kecil untuk mempertanyakan identitas ke-Indonesiaan dalam seni lukis Indonesia. Pada masa itu identitas ditafsirkan sebagai ekplorasi visual yang menghadirkan ornamen, kesenian tradisional, artefak budaya masa lalu yang dianggap mampu memancarkan spirit nasionalisme.

Para seniman muda justru mempertanyakan, apakah menampilkan kebudayaan masa lalu dan kesenian tradisi lokal suatu etnis tertentu bisa merepresentasikan ke-Indonesiaan yang sangat beragam ini? Bukankah semua itu lebih diwarnai dengan eksotisisme? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong para seniman muda untuk lebih bergairah dalam melakukan eksplorasi pemikiran, teknik dan medium dalam penciptaan.

Munculnya gaya melukis geometris di kampus STSRI “ASRI”, gaya abtsrak ekspresionistis, gaya pop dan sebagainya. Yang mana eksperimen-eksperimen ini secara visual tentunya tak luput dari pengaruh seni rupa Barat. Meski pemahaman konseptual tentang seni rupa Barat kurang dipahami, dikarenakan minimnya kemampuan berbahasa Inggris dan minimnya informasi yang bersifat tekstual. Hal ini disebabkan pendidikan yang masih mengetengahkan teknik sebagai yang utama dalam penciptaan seni rupa, maka konsep, teori dan diskursus dalam seni dan kebudayaan bukan menjadi yang utama.

Desember Hitam

Pameran Besar Seni Lukis Indonesia yang pertama, yang merupakan cikal bakal Jakarta Biennale, pada tahun 1974 diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Anggota dari KLPMY ditambah Ris Purwono mendapat undangan untuk ikut dalam pameran ini.

Karya-karya para pelukis muda yang dipamerkan tidak lagi mengikuti cara dan teknik melukis dari para guru dan senior mereka. Penciptaan seni menolak lirisisme, kedalaman (deepness), ketunggalan, penciptaan yang dilakukan oleh tangan seniman. Seluruh proses penciptaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai estetis yang menempatkan seniman sebagai individu yang otonom. Semua nilai-nilai itu ditolak dengan menghadirkan karya-karya yang tidak lagi bisa diidentifikasi sebagai praktik penciptaan yang tidak lagi merepresentasikan aura siseniman, karena orisinalitas, ketunggalan dan keunikan dari jiwa seniman yang terpancar tidak lagi dianggap sebagai suatu yang penting.

Bentuk karya yang mencerminkan eksperimentasi ini mendapat kritik dari dewan juri. Dalam pernyataan dewan juri dikatakan bahwa: “Usaha bermain-main dengan apa yang asal “baru” dan “aneh” saja, dapatlah dianggap sebagau usaha coba-coba, cari-cari, atau sekedar iseng, atau bukti langkanya idee dan kreativita”.

Kritik lain yang berlandaskan pada orisinalitas, juri mentakan: “Anggauta-anggauta juri mengakui bahwa hal pengaruh seni lain ialah gejala budaya yang wajar di setiap tempat dan zaman. Pengaruh tidak menentukan kadar kreativita. Sebaliknya, kadar kreativita ditentukan oleh usaha peniruan, lebih-lebih lagi usaha peniruan yang mentah-mentah dan tanpa pengertian. Sehubungan dengan diatas itu, maka orijinalita mutlak tidak dapat dijadikan tuntutan. Namun demikian, pentingnya orijinalita mesti diakui, sepanjang ini memperdalam atau memperkaya makna dan pengalamanan”.

Lebih lanjut mereka menuliskan: “Sehubungan pula dengan yang diatas harus segera dinyatakan bahwa cara-cara dan kecenderungan-kecenderungan melukis yang sudah lama dikenal tetap dapat menyumbangkan makna dan pengalaman berharga.”

Pernyataan dewan juri yang bernada mendiskriditkan para pelukis muda ini segera mendapat tanggapan dengan protes dan keluarnya “Pernyataan Desember Hitam 1974”. Protes ini didukung oleh beberapa seniman diluar seni rupa dan budayawan D.A. Peransi yang telah menuliskan pemikiran para seniman ini.

Pernyataan ini pada intinya mengatakan bahwa, keragaman dalam seni rupa adalah niscaya dan itu sah karena mencerminkan sikap hidup dan kebudayaan yang beragam pula. Untuk itu, maka eksperimen diperlukan, dan establishment tidak lagi positif untuk perkembangan seni rupa Indonesia. Penciptaan sebuah karya seni adalah sah untuk berorientasi pada semua unsur kehidupan, yaitu kehidupan social, politik, ekonomi dan kebudayaan. Pernyataan itu ditandatangani oleh 13 seniman dan budayawan, lima diantara mereka nantinya adalah sebagian dari pencetus Gerakan Seni Rupa Baru.

Keresahan dan Konflik Estetis

Gejala ini dicatat oleh Sanento Yuliman – seorang kritikus dan pengajar di ITB, Bandung – pada  70-an. Sanento mengatakan bahwa karya-karya para seniman muda yang diwakili oleh karya dari mahasiswa ITB (Institut Teknologi Bandung) dan STSRI “ASRI” (Sekolah Tinggi Seni Rupa “ASRI” di Jogja) bersifat antilirisisme ini berlawanan dengan lirisisme yang dianut oleh praktik seni rupa sebelumnya.

Lirisisme menyaring dan mentransformasikan pengalaman serta emosi ke dalam dunia imajiner, maka dalam nonlirisisme seniman seakan-akan menghindari penyaringan dan transformasi. Bukan gambaran benda-benda yang diperlihatkan, melainkan benda-benda itu sendiri disuguhkan. Bukan rasa jijik yang ditampilkan dalam lukisan, tetapi rasa jijik yang ditampilkan karena hadirnya benda yang sesungguhnya. Karya seni bukan lagi sepotong dunia imajiner yang direnungi dari suatu jarak, melainkan obyek konkret yang melibatkan penanggap secara fisik.

Konflik yang bersumber dari lingkungan pendidikan di kampus ini kemudian menyatukan kelompok mahasiswa STSRI “ASRI” dan kelompok mahasiswa dari ITB. Kemudian mereka membentuk “Gerakan Seni Rupa Baru” dengan pamerannya yang pertama di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Agustus 1975.

Gerakan Seni Rupa Baru

Pameran GSRB yang pertama ini diikuti oleh sebelas perupa muda. Mereka adalah: Siti Adiyati, Nanik Mirna, Pandu Sudewo, Muryoto Hartoyo, FX Harsono, Jim Supangkat, Anyool Soebroto, B. Munni Ardhi, Bachtiar Zainoel, Hardi danRis Purwono. Anggota GSRB ini setiap tahun bertambah dengan nama-nama antara lain: S. Prinka, Satyagraha, Nyoman Nuarta, Dede Eri Supria, Wagiono, Priyanto, Agus Tjahjono, Gendut Riyanto, Haris Purnomo, Ronald Manulang, Budi Sulistyo, Slamet Riyadi, Redha Sorana, Freddy Sofyan dan beberap lainnya.

Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB) mengeluarkan statemen yang menandai sikap mereka dalam penciptaan seni rupa. Statemen itu kemudian dikenal sebagai “Lima jurus gebrakan Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia” yang diterbitkan dalam buku Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia yang diterbitkan oleh Gramedia. Buku ini terbit pada tahun 1979, menjelang bubarnya GSRB.

GSRB  sempat membuat pameran beberapa kali. Kemudian pada 1979, pameran mereka yang terakhir kalinya, kelompok ini membubarkan diri. GSRB menyatakan diri bubar setelah dalam sebuah rapat di Bandung, FX Harsono, Satyagraha, Jim Supangkat dan Freddy Sofyan, sepakat untuk membubarkan gerakan ini. Alasan pembubaran berbeda-beda pada setiap individu dalam GSRB.

Pertengkaran dan upaya untuk mendiskriditkan karya-karya beberapa seniman yang lebih muda. Upaya untuk menjadikan dirinya sebagai pusat dari gerakan. Dimana semua ini telah menyimpang dari komitmen pertama GSRB, bahwa kebebasan individu dalam mencipta adalah mutlak. Individu lainnya tidak bisa mengintervensi apa lagi berusaha menjadikan seniman lain sebagai pendukung pemikirannya. Semua ini menunjukkan bahwa pemahaman anggota terhadap visi GSRB tidak sama. Setelah GSRB bubar maka ketidak merataan pemahaman nampak jelas dengan hilangnya mereka dari jalur seni rupa kontemporer atau absennya mereka dari praktik seni rupa.

Dalam hal ini Jim Supangkat melihat adanya dua sikap yang saling beradu. Yang pertama cenderung bersikap: Gerakan Seni Rupa Baru adalah gerakan pembaruan yang terus-menurus melahirkan kebaruan tanpa perlu memikirkan kehadiran seni rupa di Indonesia, tanpa perlu mengkaji dasar-dasar perkembangannya. Yang kedua lebih kompleks: selain mencari pembaruan – yang dianggap penembusan kemacetan kreativitas – juga mendambakan pengkajian berbagai masalah seni rupa, mempertanyakan kedudukannya dan kepekaannya ditengah masyarakat.[1]

Post GSRB

Setelah GSRB bubar, para eksponennya melakukan aktifitasnya masing-masing. Nampaknya aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka masing-masing. Sebagian besar dari mereka bekerja di perusahaan peiklanan, sebagian menjadi penulis dan sebagainya. Memang kesenian semacam yang ditampilkan dalam GSRB bukanlah seni yang bisa diserap oleh pasar. Pasar seni rupa pun pada tahun 70an akhir boleh dibilang belum terbentuk. Pasar seni rupa hanya diisi oleh para kolektor yang mau membeli karya-karya lukisan dari para master. Situasi ini yang menyebabkan para eksponen GSRB terjebak dalam kerutinan kerja industri periklanan atau penerbitan.

Setelah GSRB bubar memang tidak ada kegiatan seni rupa yang besar, tetapi juga  tidak saat itu bisa dikatakan vakum. Gelombang pengaruh gerakan ini mulai menjalar pada seniman muda lainnya, baik mereka yang berada di Yogyakarta, Bandung, maupun Jakarta. Hal ini bisa dilihat dengan bertambahnya anggota gerakan pada setiap pameran, dan munculnya gerakan-gerakan lain yang karya-karyanya mengacu pada bentuk-bentuk karya GSRB. Selanjutnya, muncul perubahan dalam kurikulum pendidikan di ITB (Fakultas Seni Rupa) dan Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia “ASRI” (sekarang ISI, Fakultas Seni Rupa dan Desain) dengan memasukkan mata kuliah Eksperimentasi.

Di Jogjakarta kegiatan seni rupa yang bernuansakan eksperimen cukup intens. Para pelaku terdiri dari mahasiswa yang ikut dalam GSRB, mereka dimotori oleh Bonyong Munni Ardhi, Haris Purnomo, Gendut Riyanto, Wienardi, Mohamad Cholid, Ronald Manulang, Dede Eri Supria dan beberapa lagi. Hubungan dan diskusi antara beberapa eksponen GSRB dari Jakarta, Jogja dan Bandung masih berlanjut.

PIPA

Selain kelompok Seni Rupa Baru, muncul kelompok-kelompok lain yang mempunyai bentuk karya yang menolak dogma-dogma seni rupa lama. Salah satu dari kelompok tersebut adalah Kelompok “Kepribadian Apa”  (PIPA). Kelompok ini mempertanyakan apa itu kepribadian Indonesia. Bagi mereka pemantapan kepribadian Indonesia dengan pola yang ditentukan akan mengurangi kebebasan dalam penciptaan karya seni.

PIPA yang terbentuk pada tahun 1978, diikuti oleh 17 mahasiswa STSRI “ASRI” Yogyakarta. Mereka diantaranya adalah: Dede Eri Supria, Gendut Riyanto, Haris Purnomo, Ronald Manulang, B. Munni Ardhi, Wienardi, Tulus Warsito, Budi Sulistyo dan Redha Sorana. Karya-karya yang dipamerkan meliputi performance art, karya-karya instalasi yang mirip dengan karya dari GSRB. Pameran ini hanya berlangsung dua hari,  kemudian ditutup oleh polisi. Sebagian besar dari peserta pameran ini kemudian ikut dalam GSRB dan mengikuti pameran GSRB pada 1979.

Kegiatan lainnya:

Tahun 1980, Haris Purnomo mengadakan performance secara beramai-ramai di sepanjang jalan Maliobor dengan tajuk “Culture Shock”.

Tahun 1981,  Gendut mengelar karya di sawah

Tahun 1981, Haris Purnomo, Dadang Christanto dan beberapa lagi mengadakan performance “Pertandingan Tinju” di aula kampus STSRI “ASRI”

Tahun 1982, Pameran seni rupa lingkungan di Parangtritis, yang diikuti cukup banyak perupa muda dan mahasiswa STSRI “ASRI”. Saya dan Gendut yang sudah berdomisili di Jakarta pun ikut dalam kegiatan ini

Proses 85

Tahun 1985, kegiatan lain yang perlu dicatat adalah Pameran “Proses 85,” yang diselenggarakan di Galeri Seni Rupa Ancol, Jakarta pada Oktober 1985. Kegiatan ini mengangkat tema masalah lingkungan hidup. Pameran ini diikuti oleh lima perupa: B. Munni Ardhi, Harsono, Moelyono, Haris Purnomo dan Gendut Riyanto. Satu hal yang patut dicatat dari kegiatan ini adalah kesenian sebaiknya mampu menampilkan masalah yang dihadapi secara obyektif dan proporsional. Maka pengamatan lapangan secara teliti, penelitian dan kerjasama dengan pakar dari masalah yang akan ditampilkan adalah perlu.

Dari pengamatan saya kegiatan ini adalah yang pertama dimana penciptaan seni rupa bekerjasama dengan LSM dalam melakukan penelitian. Modus praktik penciptaan ini kemudian dikembangakn dalam kegiatan seni rupa yang bertajuk “Pasar Raya Dunia Fantasi”

New Art Movement Exhibition 1987, Project 1: Supermarket Fantasy World "No 1 in America"

New Art Movement Exhibition 1987, Project 1: Supermarket Fantasy World “No 1 in America” (http://archive.ivaa-online.org/events/detail/14)

Pasar Raya Dunia Fantasi

GSRB yang telah bubar pada 1979, kemudian coba dihidupkan kembali oleh beberapa anggotanya, antara lain Harsono, Jim Supangkat, Siti Adiyati, Gendut Riyanto, Haris Purnomo, Priyanto, Wienardi, dan didukung oleh Sanento Yuliman. Selain mereka, ikut serta pula seniman dari berbagai disiplin kesenian lainnya.

Pameran Proyek 1 Pasaraya Dunia Fantasi pada 15 Juni 1987  didahului dengan riset dan pengumpulan data, serta inventarisasi karya seni yang dijajakan di jalanan. Sebuah pameran seni rupa instalasi ruang yang dikerjakan secara kooperatif dengan mengangkat permasalahan kebudayaan urban di Jakarta bisa dianggap mewakili kota besar di Indonesia dengan segala kompleksitas kebudayaannya. Di dalam pameran ini tidak ada karya individual.

Pameran ini diwarnai dengan semangat eksplorasi yang tinggi dengan keinginan untuk meninggalkan seni elitis dan menekankan pada seni rupa yang lebih plural. Hasil temuan benda yang bisa diidentifikasi sebagai budaya urban di duplikasi dalam ukuran besar. Iklan dan media-media cetak di buat ulang dengan plesetan atau dalam postmodern disebut apropriasi dan …

Gerakan ini juga tidak bertahan lama. Nampaknya pengembangan pribadi masing-masing individu selama masa vakum dari SRB ini telah menciptakan kesadaran dan keberpihakan terhadap masalah-masalah yang berbeda.

Kiprah di Forum Internasional

Setelah keinginan untuk menghidupkan GSRB tak terwujud, tidak berarti gaung dari praktik penciptaan karya seni rupa seperti yang di lakukan oleh GSRB terhenti. Tahun 1989 Jim Supangkat, Gendut Riyanto, Sri Malela dan Nyoman Nuarta mendapat undangan untuk mengikuti Artist Regional Exchanges atau ARX ke 2 di Perth, Australia. Ini pertama kali seni rupa Indonesia masuk ke forum internasional. Setelah itu, tahun 1992, FX Harsono, mendapat undangan residensi di South Australia University dan dilanjutkan dengan pameran di ARX yang ke 3, Perth, Australi.

Nampaknya ARX adalah awal dari masuknya seni rupa Indonesia ke forum internasional. ARX yang ke 4, tahun (1995), diikuti oleh 4 perupa dan seorang penulis. Mereka adalah: Moelyono, Made Jirna, Arahmayani, Rotua Magdalena, dan Enin Supriyanto sebagai penulis dan curator.

Kiprah di forum internasional tidak terhenti pada ARX. Tahun 1993 untuk pertama kalinya perhelatan besar Asia Pacific Triennale yang diselenggarakan oleh Queensland Art Gallery dengan melibatkan perupa dari Indonesia. Sejak saat itu Indonesia mendapat perhatian institusi seni rupa Asia, termasuk Jepang. Pada setiap kegiatan saya catat baik di Indonesia hingga di luar Indonesia selalu terdapat eksponen GSRB yang berpartisipasi. Hal ini membuktikan bubarnya GSRB tidak berarti selesainya praktik penciptaan seni rupa masih berlanjut dan terus menginspirasi perupa dari generasi yang lebih muda.

The Best of 75 (Paling Top 75) By Harsono 1975

The Best of 75 (Paling Top 75) By Harsono 1975 (Source: http://u-in-u.com/nafas/articles/2010/fx-harsono/img/11/)

Institusionalisasi Seni Rupa Kontemporer

Meski sebutan kontemporer secara resmi tidak pernah kami pakai dalam semua aktivitas GSRB, tetapi praktik seni rupa GSRB tidak bisa lepas dari konsep kekontemporeran. Demikian juga dengan penolakan terhadap ideologi modernism tidak pernah tertulis secara eksplisit dalam statemen Lima Jurus GSRB, tetapi secara implisit tersirat dalam pernataan “Lima Jurus Gerakan Seni Rupa Baru”. Di dalam pernyataan itu dituliskan penolakan terhadap batasan seni rupa seperti yang dianut dalam pemikiran seni modern, yaitu yang disebut sebagai fine art yang terdiri dari seni lukis, seni patung dan seni grafis sebagai praktik penciptaan yang terpisah. Seni rupa Indonesia sah untuk mengakomodir semua inspirasi dari seni tradisi, dimana di dalam ideologi modernisme segala yang berhubungan dengan tradisi dan yang lalu bukan menjadi acuan dari pemikiran modern. Semua ini tertuang pada jurus yang pertama.

Pada jurus ke-dua jelas dikemukakan penolakan terhadap sikap elitis dan avandgardisme yang menjadikan seni rupa menjadi terisolasi dari masyarakat dengan segala permasalahannya. Secara implisit bahwa pemikiran ini adalah menunjukkan penolakan terhadap kedudukan seniman yang otonom. Dimana individu yang otonom adalah jargon yang dominan dalam praktik penciptaan seni rupa modern.

Pada pernyataan selanjutnya menekankan bahwa sejarah seni rupa Indonesia mempunyai alurnya sendiri dan menolak universalitas. Pernyataan ini secara tegas mepenolak dominasi teori Barat sebagai satu-satunya kebenaran, atau yang dikenal sebagai kebenaran tunggal. GSRB berpihak kepada keragaman yang dilandasi oleh kesejarahannya sendiri dengan semua latarbelakang sosial dan kebudayaannya.

Dalam sebuah seminar postmodern di Universitas Satya Wacana pada tahun 1993, Ariel Haryanto mengatakan bahwa praktik kegiatan seni yang di dasari oleh pemikiran postmodern telah di lakukan oleh Gerakan Seni Rupa Baru. Artinya secara tidak langsung bahwa praktik seni rupa oleh GSRB sejalan dengan apa yang disebut sebagai seni rupa kontemporer, apabila landasan ideologi seni rupa kontemporer dilandasi oleh pemikiran postmodern.

Secara resmi istilah kontemporer baru dipakai dalam Biennale Jakarta ke 8, tahun 1993 yang dikurasi oleh Jim Supangkat. Dimana pemikiran postmodern dipakai sebagai landasan kuratorialnya. Kemudian pameran tunggal saya pada tahun 1994 di Galeri Nasional istilah kontemporer saya pakai untuk menunjukkan praktis penciptaan karya-karya saya.

Ken Dedes by Jim Supangkat 1975 (Remade 1996)

Ken Dedes by Jim Supangkat 1975 (Remade 1996) (Now at the NGS https://www.nationalgallery.sg/artworks/artwork-detail/1996-00215/ken-dedes)

Persoalannya bukanlah terletak pada penyebutan istilah kontemporer atau penolakan terhadap ideologi modernisme secara eksplisit, tetapi harus dilihat bagaimana praktik penciptaan karya-karya seni rupa baru pada waktu itu. Demikian juga bagaimana gaung GSRB mampu memberikan inspirasi bagi perupa generasi berikutnya. Semua ini bisa dilihat dari simpul-simpul peritiwa seni rupa yang saya uraikan di atas. Kalau saat ini hanya bisa diketemukan beberapa eksponen GSRB yang masih aktif berkiprah di dunia seni rupa tidak berarti bahwa GSRB gagal, karena spirit tidak dapat diukur dari kuantitas. Spirit adalah roh yang merasuk kejiwa para generasi yang lebih muda untuk terus melakukan eksperimentasi dan membuka cakrawala baru dan memberikan warna pada perkembangan kebudayaan saat ini tanpa harus silau dengan kebenaran-kebenaran besar yang tak berakar pada kesejarahan kita sendiri.

*) FX Harsono adalah eksponen GSRB yang terus aktif berkarya hingga saat ini, sebagai penulis seni rupa dan pengajar

 

Lampiran:

Lima jurus gebrakan Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia

1. Dalam berkarya, membuang sejauh mungkin imaji “seni rupa” yang diakui hingga kini, (kami menganggapnya sebagai “seni rupa lama”) yaitu seni rupa yang dibatasi hanya di sekitar: seni lukis, seni patung dan seni gambar (seni grafis)

Dalam Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia, penetrasi di antara bentuk-bentuk seni rupa di atas, yang bisa melahirkan karya-karya seni rupa yang tak dapat dikategorikan pada bentuk-bentuk seni rupa di atas, dianggap “sah”  (Seni Rupa Baru).

Dalam berkarya, membuang sejauh mungkin imaji adanya elemen-elemen khusus dalam seni rupa, seperti elemen-elemen lukisan, elemen gambar dan sebagainya. Keseluruhan berada dalam satu kategori, elemen-elemen rupa yang bisa berkaitan dengan elemen-elemen ruang, gerak, waktu dan sebagainya.

Dengan begitu, semua kegiatan yang dapat dikategorikan ke dalam seni rupa di Indonesia, kendati didasari “estetika” yang berbeda, umpamanya yang berasal dari kesenian tradisional, secara masuk akal dianggap sah sebagai seni rupa yang hidup.

2. Membuang sejauh mungkin sikap “spesialis” dalam seni rupa yang cenderung membangun “bahasa elitis” yang didasari sikap “avand-gardisme” yang dibangun oleh imaji: seniman seharusnya menyuruk ke dalam dirinya dan mencari hal-hal subtil (agar tidak dimengerti masyarakat, karena seniman adalah bagian dari misteri hidup?)

Sebagai gantinya, percaya pada segi “kesamaan” yang ada pada manusia dikarenakan lingkungan kehidupan yang sama. Percaya pada masalah-masalah sosial yang aktual sebagai masalah yang lebih penting untuk dibicarakan daripada sentimen-sentimen pribadi. Dalam hal ini, kekayaan ide atau gagasan lebih diutamakan daripada ketrampilan “master” dalam menggarap elemen-elemen bentuk.

3. Mendambakan “kemungkinan berkarya”, dalam arti mengharapkan keragaman gaya dalam seni rupa Indonesia. Menghujani seni rupa Indonesia dengan kemungkinan-kemungkinan baru, mengakui semua kemungkinan tanpa batasan, sebagai pencerminan sikap “mencari”. Dari sini, menentang semua penyusutan kemungkinan, antara lain sikap pengajaran “cantrikisme” di dalam gaya seorang guru diikuti murid-muridnya, yang sebenarnya dapat berbuat lain, memperkaya kemungkinan “gaya” seni rupa Indonesia.

4. Mencita-citakan perkembangan seni rupa yang “Indonesia” dengan jalan mengutamakan pengetahuan tentang sejarah seni rupa Indonesia baru yang berawal dari Raden Saleh. Mempelajari periodisasinya, melihat dengan kritis dan tajam caranya berkembang, menimbang dan menumpukkan perkembangan selanjutnya ke situ. Percaya bahwa dalam sejarah seni rupa Indonesia baru ini terdapat masalah-masalah yang sejajar bahkan dimiliki buku-buku impor, dan mampu mengisi seni rupa Indonesia, baik kritikus, sejarahwan atau pemikir. Menentang habis-habisan pendapat yang mengatakan perkembangan seni rupa Indonesia adalah bagian dari sejarah seni rupa dunia, yang mengatakan seni adalah universal, yang menggantungkan masalah seni rupa Indonesia pada masalah seni rupa di mancanegara.

5. Mencita-citakan seni rupa yang lebih hidup, dalam arti tidak diragukan kehadirannya, wajar, berguna, dan hidup meluas dikalangan masyarakat.

 


Source: Desember Hitam, GSRB Dan Kontemporer by FX Harsono

For more of the work of Kassian Cephas

 

 

Advertisements
Demo reformasi di DPR

Not the Representatives of the Corrupt – Kompas Editorial

JAKARTA, KOMPAS – The House of Representatives is certainly not the representatives of the corrupt. “The Honorable” people’s representatives are paid with the people’s money. The plan of the House of Representatives Committee of Inquiry into the Corruption Eradication Commission to go on safari to meet corruption convicts in a number of prisons in Indonesia has deeply unsettled the sense of justice of citizens, the taxpayers. As stated by Deputy Chairman of the House Inquiry Committee Risa Mariska (PDIP-West Java), “the Committee wants to uncover information on how they felt while they were witnesses, suspects and convicts of corruption cases.” Risa is a Representative for the West Java VI constituency covering the Regencies of Bogor and Bekasi and received 25,578 votes in her electoral district. It is very easy to meet corruption convicts in prison. They would be very happy, overjoyed, to tell the House Inquiry Committee about the conduct of the Corruption Eradication Commission while they were questioned, while they were in custody, their beliefs that they are the victims of conspiracies, their feelings of being entrapped and any amount of other inhuman treatment. With that data, the House Inquiry Committee, being driven by a coalition of parties which support the government, will obtain ammunition to dismantle the anti-corruption institution. The aim of the Committee at the very least can be read from the statement of House Deputy Speaker Fahri Hamzah (PKS-West Nusa Tenggara), from the Welfare Justice Party House faction, is to review state commissions such as the Corruption Eradication Commission.

New Art Movement, Project 1: Supermarket Fantasy World Exhibition at Jakarta Arts Center 1987

New Art Movement, Project 1: Supermarket Fantasy World Exhibition at Jakarta Arts Center 1987

Reviewing is the same as disbanding the Corruption Eradication Commission, limiting the Commission’s authority or transforming the Commission into an ad hoc institution. The House Inquiry Committee’s target can actually be read and it is to emasculate the Corruption Eradication Commission. The declaration of some politicians that the Committee is intended to strengthen the Commission has not a shred of empirical evidence. From the beginning, several House of Representatives politicians have been agitated by measures taken by the Commission to erase corruption from this country. There are Representatives on trial, party chairmen and business people have been arrested. The Corruption Eradication Commission is indeed not without fault. However, the way to correct these mistakes is not to exercise the House’s right to establish committees of inquiry the legitimacy of which continue to be a problem. Members of the House Inquiry Committee should realize that they are the representatives of the people, not the representatives of the corrupt. Corrupt behavior by members of the government has resulted in violations of civil and economic rights of the people.

5 July 2017

 


Source: Tajuk Rencana Bukan Perwakilan Koruptor. Images from Detik Ini 17 Tahun yang Lalu Reformasi Dimulai and Masinton Ungkap Proses Konsolidasi Mahasiswa untuk Jatuhkan Soeharto. Members of the House of Representatives http://www.dpr.go.id/anggota.

 

Will Indonesia’s Corruption Eradication Commission Be Paralyzed During the Term of President Jokowi?

By Budiman Tanuredjo, Kompas daily,  4 July 2017

The actions of the Indonesian House of Representatives Committee of Inquiry into the Corruption Eradication Commission (KPK) are becoming increasingly absurd. The Inquiry Committee is to go on safari to Pondok Bambu and Sukamiskin prisons to meet prisoners convicted of corruption offences. It is hoped the Inquiry Committee will find information on how the corruption convicts were treated inappropriately by the Commission.

“We want to look for information about anything they have felt while they were witnesses, suspects and prisoners convicted in corruption cases,” said Deputy Chairman of the Inquiry Committee Rep. Risa Mariska (PDIP-West Java), House member for the electoral district covering the towns of Bogor and Bekasi. She said the Inquiry Committee has received information there was improper treatment when the suspects were interviewed by the Corruption Eradication Commission.

Doubtless the Inquiry Committee will not have any trouble meeting any number of corruption prisoners. Take for instance former Chief Justice of Indonesia’s Constitutional Court Akil Mochtar, former Democrat Party Representative and party treasurer Muhammad Nazaruddin, former Democrat Party Representative and party secretary-general Anas Urbaningrum, former Democrat Party Representative Angelina Sondakh, former Banten province Governor Atut Chosiyah, along with any number of other names. From them, one can guess, will emerge any amount of ammunition to finish off the Commission as an ad hoc institution ending in the Commission being disbanded or neutered.

Parahyangan University criminal law lecturer Agustinus Pohan views the effort of the Inquiry Committee as an attempt by politicians to take revenge on the Commission. “The fight against corruption is now dealing with white-collar plunderers who want to prove their power to pay back,” Pohan said.

Earlier, Deputy Chairman of the House Inquiry Committee into the Corruption Eradication Commission Rep. Taufiqulhadi (Nasdem-East Java) planned to invite constitutional law experts to justify the legality of the Inquiry. “Some say this inquiry is not appropriate. Different opinions are all right but we hope it can be kept balanced,” said the National Democratic Party politician, as quoted by Kompas daily on 30 June 2017.

The action of the Inquiry Committee in inviting constitutional law experts Professor Dr Yusril Ihza Mahendra and Professor Jimly Asshiddiqie to appear will be a priority before it calls Rep. Miryam S. Haryani (Hanura-West Java) who has been arrested by the Commission. Miryam was declared a suspect by the Commission over allegations she provided false information. Her case is to go to trial soon.

The origins of the House Inquiry Committee started when the Commission leadership rejected a request from House of Representatives Commission III to make public the recording of the examination of Miryam Haryani by Commission investigators. The Commission refused to make the recording public without a trial. Up until now, recordings resulting from wiretaps have always been made public in trial hearings. Previously as a witness appearing before the Criminal Corruption Court, Miryam retracted part of her testimony contained in a brief of evidence giving as the reason that she had been coerced by Commission investigators.

In response to the retraction of her testimony in the brief of evidence, senior Commission investigator Novel Baswedan was examined as a witness in the trial. Novel testified there had been no intimidation or coercion. Novel went so far as to claim Miryam had been influenced by House of Representatives colleagues to retract the testimony in the brief of evidence. Novel mentioned several names including Rep. Bambang Soesatyo (Golkar-Central Java) and Rep. Masinton Pasaribu (PDIP-Jakarta) as those who had influenced Miryam. She denied ever having referred to their names. From this, House Commission III asked the Corruption Eradication Commission to make the recording public which the Commission refused to do.

Whether it is related or not is not known, but Novel Baswedan was attacked with acid by an unknown assailant several days after testifying. His eyesight was damaged. He was taken to hospital and is still receiving ongoing treatment. Police are still investigating the case but so far the person who sprayed Novel with acid has not been identified.

After undergoing further questioning at the Commission’s Jakarta offices on Wednesday 21 June, Hanura Party politician Rep. Miryam S. Haryani’s (Hanura-West Java) brief of evidence was declared complete, or Form 21 was issued, and ready for trial in relation to the case of providing false testimony in the electronic identity card implementation corruption trial.

Strong Resistance

The House of Representatives Inquiry Committee into the Commission seems to need to look for political support from constitutional law experts. Earlier 357 academics from various universities and a range of disciplines issued a “petition” rejecting the House Inquiry Committee into the Commission on a number of grounds. The 357 academics included Professor Dr Mahfud MD, Professor Dr Denny Indrayana, Professor Dr Rhenald Kasali and many other prominent academics.

Inviting experts in constitutional law or inviting anyone else is obviously perfectly legitimate. The Inquiry Committee has indeed been given legislative authority to do that. No one is denying that the House of Representatives has the right of inquiry, the right of interpellation and the right to express opinions. But what actually has become an issue is whether it is appropriate for the House to exercise the right of inquiry for the Corruption Eradication Commission. The Commission is a law enforcement agency and an independent institution, not part of the government. Is the action of the House of Representatives in exercising the right of inquiry in line with the will of the people it represents?

Resistance to the use of the House of Representatives’ right of inquiry for the Commission indeed has been strong. The open letter of 357 academics across numerous universities and disciplines is one form of this. These academics have very clearly captured the intention of the House of Representatives in using the right of inquiry as to weaken the Corruption Eradication Commission. The academics have rejected the use of the House’s right of inquiry for the Commission.

Presently, the Commission is investigating a case of alleged corruption involving the procurement of an electronic national identity card involving a number of House members, including House Speaker Rep. Setya Novanto (Golkar-East Nusa Tenggara) who has been banned from traveling overseas. The alleged loss to the public revenue is substantial.

A Kompas daily poll on Monday 8 May 2017 also contained the same message. As many as 58.9 percent of respondents felt the House decision to use the right of inquiry did not represent the interests of the community. While those who thought that it did represent the interests of the community amounted to 35.6 percent. The majority of respondents (72.4 percent) believed the use of the House right of inquiry into the Commission was related to the Commission’s investigation into the electronic identity card corruption case.

In the virtual world, one internet user, Virgo Sulianti Gohardi, garnered support for a petition against the right of inquiry on the site Change.org. As of midday Friday 30 May 2017, the petition had been signed by 44,350 people. Virgo targeted the petition to be signed by 50,000 people.

In terms of representation theory, the formation of the House of Representative Inquiry Committee for the Commission really does not have social legitimacy or has a very low level of representation. In addition, the Democrat Party (PD) House faction, the Prosperous Justice Party (PKS) House faction, and the National Awakening Party (PKB) House faction have refused to join the Committee of Inquiry.

“The Democrats are not responsible for anything in the Inquiry Committee,” said House Deputy Speaker from the Democrat Party Rep. Agus Hermanto (DP-Central Java) at the congress building while stressing that the Democrat Party does not agree with the Inquiry Committee for the Commission.

“We reject the weakening of the Corruption Eradication Commission through the inquiry. The Prosperous Justice Party (PKS) was being consistent by not sending any members, but the PKS is still critical of the Commission,” said Head of the PKS Advisory Council Rep. Hidayat Nur Wahid (PKS-Jakarta). National Awakening Party (PKB) party Chairman Rep. Muhaimin Iskandar (PKB-East Java) was also of the same opinion, rejecting the use of a House inquiry into the Commission.

History of House Inquiries

The right of inquiry is a constitutional right of the House of Representatives. No one can deny this. Article 20A Paragraph 2 of the 1945 Constitution explicitly regulates the right of inquiry. During the period of parliamentary government in the 1950s, the issue of a right of inquiry was also provided for by Public Law No. 6 of 1954 concerning the Right of Inquiry.

In Indonesia’s history the House of Representative’s right of inquiry was first used in 1959 in a resolution by R.M. Margono Djojohadikusumo that the House use the right to inquire into the government’s attempts to obtain foreign exchange reserves and how it was using them. As recorded by Subardjo in The Use of the Right of Inquiry by the Indonesian House of Representatives in Overseeing Government Policy, a committee of inquiry during Prime Minister Ali Sastroamidjojo’s first cabinet (30 July 1953 to 12 August 1955) was given six months. However, this was subsequently extended twice and the committee completed its work in March 1956 during the administration of Prime Minister Burhanuddin Harahap (12 August 1955 to 24 March 1956). Unfortunately, the fate of this committee of inquiry and its results are unclear.

During the New Order period, the House of Representatives also used the right of inquiry several times in relation to the Pertamina case. However, efforts to shake the New Order government failed and were rejected by a plenary session of the House. The New Order government was strong enough to prevent the use of the right of inquiry which had been initiated by Santoso Danuseputro (PDI) and HM Syarakwie Basri (FPP).

In the Reformasi (reform) era, the right of inquiry has also been used. However, all the targets of the right of inquiry have been the government and this is consistent with the legislation.

Legislation on the People’s Consultative Assembly (MPR), House of Representatives (DPR), Regional Representatives Council (DPD) and regional legislative assemblies (DPRD) regulates the right of inquiry. Article 79 concerning the Rights of the House of Representatives provides among other things that the House of Representatives possesses the right of inquiry. The right of inquiry is the right of the House of Representatives to investigate the implementation of a law and/or government policy which is related to important, strategic matters and has a broad impact on the life of the community, nation and state which allegedly conflicts with the law. The legislation also provides that an inquiry committee has to be joined by all House of Representatives factions.

From a legality standpoint, the House of Representatives Inquiry Committee for the Commission also does not satisfy the aspect of  legality. Historically, the right of inquiry was given to the House of Representatives to investigate government policies which are in conflict with the law. Whether it was the New Order government or post-Reform governments, it has only been the current 2014-2019 House of Representatives which has innovated by using the right of inquiry for a national commission named the Corruption Eradication Commission. The Commission is not the government. The Commission is a law enforcement agency.

The law also requires that an inquiry committee draw members from all factions in the House of Representatives. Thus, when the Democrat Party (DP) House faction, the Prosperous Justice Party (PKS) House faction, and the National Awakening Party (PKB) House faction did not send any representatives, the jurisdictional legitimacy of the Inquiry Committee became problematic.

Members of the public in the Healthy Indonesia Movement unfurled posters and banners in front of the offices of the Corruption Eradication Commission in Jakarta on Thursday (15/6). Consisting of writers, artists and anti-corruption activists, the crowd stated that they rejected the inquiry being rolled out by the House of Representatives.

From the political perspective, those who initiated the use of the right of inquiry are overwhelmingly from the parties which support the government. There are the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) House faction which is the main supporter of the government of President Joko Widodo together with the National Democratic Party (Nasdem) and the People’s Conscience Party (Partai Hanura). This coalition of government supporters is actually the group which has been keen to propose the use of the House right of inquiry.

Then there is President Jokowi. He has been placed in the position of a hostage by party officials of his own PDIP. President Jokowi has said he can not interfere in the affairs of the House of Representatives because an inquiry is the business of the House. President Jokowi hopes only that the Commission is still  strengthened.

President Jokowi’s attitude towards the Commission feels different this time. When there was conflict between the Corruption Eradication Commission and Indonesia’s National Police, and the public supported the Commission, President Jokowi demonstrated a firm political stance in support of the Commission. Likewise, when the Commission investigator Novel Baswedan was to be arrested, President Jokowi called loudly for Novel not to be arrested. However, this time President Jokowi is like a hostage, allowing the Commission to be de-legitimized by a coalition of his own supporters in the House of Representatives.

Will the Corruption Eradication Commission be paralyzed during the term of President Joko Widodo? History will record the answer.

 

 


Source: Akankah KPK Lumpuh di Era Presiden Jokowi?

Adat law 100 years on: towards a new interpretation?

‘Adat law 100 years on: Towards a new interpretation?’ – KITLV

REMINDER: The Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society (VVI), in collaboration with the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV), organize an international conference on the continued importance of adat law in present day Indonesia on 22 May 2017.

International Conference: ‘Adat law 100 years on: Towards a new interpretation?’

Leiden Asia Year

Leiden Asia Year

22 May 2017

National Museum of Ethnology, Leiden

This international conference focuses on adat law in Indonesia a century after the Adat Law Foundation (adatrechtstichting) was set up in Leiden in 1917 by Cornelius van Vollenhoven and Christiaan Snouck Hurgronje. In present-day Indonesia adat law continues to be of great importance.

The international conference aims to provide an update and to look at the current legal, social and political meaning of adat law, the way it is being invoked and how it is deployed for a variety of purposes. The key question is what the relevance of adat law is in present-day Indonesia.

Read more about the progam

Date: 22 May 2017

Time: 13.30 – 18.00

Venue: National Museum of Ethnology, Steenstraat 1, Leiden

Registration required: adat.law.conference2017@gmail.com

Founded by KITLV/Adatrechtfonds, Leiden University (AMT, VVI) & LUF.

For more information visit http://www.kitlv.nl/conference-adat-law-100-year/

Megawati and the Corruption Eradication Commission

megawati-dan-kpk-okezone1By Luky Djan (Executive Director, Institute for Strategic Initiatives (ISI) and jury member for the 2013 Bung Hatta Anti-Corruption Award)

The endeavor to eradicate corruption will always travel a rocky road. Indeed it is necessary for anyone acting against corruption to face off directly against criminals working together in an organized group. Criminal corruption is almost certain to be perpetrated as a conspiracy jointly in conjunction with others and in a way that is highly organized. Organized criminal corruption has a stronger staying power than other forms of organized crime because the group of perpetrators involved typically occupy positions of formal authority and inevitably command considerable resources.

For this reason, anyone going up against so called “uniformed criminals” must steel him- or herself with both ingenuity and resilience. He or she must also not be surprised at the range of strategies deployed to weaken the agenda and institutions endeavoring to eradicate corruption which will vary from the intervention of those in power to the use of physical violence.

Is the anti-corruption agenda in this country driving towards a yellow light? Indonesia’s Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi or KPK) is the front line vanguard and driving force in the fight against corruption and is once again now facing strong headwinds. The institution has weathered past tests successfully. Hopefully the current crisis will likewise result in the strengthening of efforts to defeat corruption. The experience of South Korea and Thailand can provide lessons in the conditions under which institutions are tamed and those under which anti-corruption efforts are successful. The fate of anti-corruption bodies in these places is quite tragic.

Thailand’s National Counter-Corruption Commission (NCCC) and the Korean Independent Commission Against Corruption (KICAC)

Prospects for the fight against corruption in Asia are currently entering their twilight years. Anti-corruption institutions are collapsing. The anti-corruption agenda in South Korea commenced when the leader of the opposition to the military regime Kim Dae Jung became President in February 1998. Kim’s main strategy was spearheaded by an initiative to pass legislation establishing an anti-corruption commission in August 1999. Kim’s idea produced resistance from politicians and legislators with the result that anti-corruption legislation took two years to produce, passing finally on 24 July 2001. Following the enactment of this legislation, opposition emerged to the establishment of an anti-corruption commission from the public prosecutor’s office as well as the police. The Korean Independent Commission Against Corruption (KICAC) was finally formed six months later in January 2002.

The breakthrough of the KICAC shook the corrupt relations between those in power and the chaebol business conglomerates and caught in its wake senior government officials and businessmen. The breakthrough began to unsettle the corrupt even though the KICAC was in fact not as powerful as its other Asian counterparts such as Hong Kong’s Independent Commission Against Corruption, Thailand’s NCCC or Indonesia’s KPK because the KICAC was not given investigation or prosecution functions. Efforts to shake the KICAC gained momentum after the 25 February 2008 when the government changed, following two periods of progressive leadership under Kim Dae-jung and Roh Moo-hyun, to the conservative government of President Lee Myung-bak.

After only three days in office, on 29 February 2008, President Lee merged the KICAC with two other institutions, the Ombudsman and the Administrative Appeals Tribunal, an administrative decisions court like Indonesia’s Public Administration Court (Pengadilan Tata Usaha Negara or PTUN), to form the Anti-Corruption Civil Rights Commission (ACRC). The sway of the KICAC declined, with the new body becoming more of a think tank with the primary function of preventing corruption. The major reason for the reduction in the power of the KICAC was the view that its breakthroughs in this period hampered economic growth. President Lee’s background as an executive of one of the chaebol conglomerates meant he viewed the fight against corruption as a hindrance to economic growth.

Of course the public reacted and opposed the merger. Transparency International Korea Chairman Geo-Sung Kim believes that economic growth is driven by a clean business environment and that an organization like the KICAC is necessary to achieve this. While ACRC commissioners are selected by and responsible to the president, KICAC commissioners were selected by the Supreme Court, legislature and president. There are now valid concerns over the ACRC’s loss of independence.

In Thailand following the establishment of the People’s Constitution in 1997, the National Counter Corruption Commission (NCCC) was formed in November 1999. This agency represented a strengthening of the previous anti-corruption institution, the Counter Corruption Commission or CCC, which had possessed limited functions and been less independent. The NCCC was responsible to the Senate and its nine commissioners were nominated by the Thai Senate and confirmed by the King. The NCCC took direct action by revealing the embezzlement of assets by Deputy Prime Minister Sanan Kachornprasart which led to his resignation. Two months later the NCCC uncovered a 30 million baht bribery scandal which led to the dismissal of Deputy Finance Minister Nibhat Bhukkanasut.

The NCCC’s next target was a tax evasion scandal and dishonesty in the public wealth declaration filed by Prime Minister Thaksin Shinawatra. This case put  Thaksin’s political career at stake. However, after the legislative elections in 2001, which handed control of the Senate to Thai Rak Thai, Thaksin soon gained control of the Supreme Court, leading to the asset embezzlement case being frozen. As payback, allegations were made against the nine NCCC commissioners alleging criminal conduct and accusations of involvement in a conflict of interests by increasing their monthly salary of 45,000 baht (approximately Rp25 million). The ensuing investigation eventually forced the commissioners to resign in May 2005.

Having control of the majority in parliament, Thaksin had no difficulty installing ‘puppet commissioners’ (Pasuk and Baker, 2004). Following a power shift in a military coup, the military junta replaced the NCCC on 15 July 2008 with the National Anti-Corruption Commission (NACC). The NACC became an instrument for the removal of political opponents of the Thai military regime.

Megawati’s Legacy

Every leader possesses a legacy which becomes a monument to his or her success. President Sukarno created magnificent landmark sites ranging from Gelora Bung Karno Stadium (GBK) to Istiqlal Mosque and the statues which adorn the capital. Times, however, change and monuments today no longer take the form of urban architectural landmarks. On the contrary they now represent elements of constitutional architecture. President Habibie left monuments in the form of the rights of freedom of assembly and association, multi-party elections, freedom of the press and regional autonomy. President Abdurrahman Wahid reorganized the function and position of the Indonesian Armed Forces, respect for pluralism and human rights.

Megawati carved out important milestones in the nation’s efforts against corruption. Probably not many people remember that on 27 December 2002 Megawati signed into force Law No. 30/2002 concerning the Corruption Eradication Commission. This institution represented the spearhead and hope of the nation for the elimination of the misuse of power in the form of looting public resources by organized criminal groups who possess political power and financial strength.

So the commitment of President Megawati to try to remove all forms of criminal corruption could not be doubted. A year later the Corruption Eradication Commission was officially established. This writer’s experience ranges from the drafting of the Commission bill to the establishment of the Commission itself which was at the time appropriately resourced by the government. If the commitment to the eradication of corruption had not been strong it would have been simple to abort the drafting of the bill or to stall for time over the establishment of the Commission. Likewise, when on a number of occasions the Commission investigated cases of corruption involving senior politicians from her Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), Megawati did not intervene in the Commission.

Unfortunately, in the middle of the Commission’s efforts to strengthen measures aimed at combating corruption, a wave of attacks have emerged from all directions, including the PDIP. Reports by a member of the House of Representatives related to legal action launched over the disputed election of the head of West Kotawaringin Regency have resulted in a storm of crisis over the very existence of the institution of the Commission and the entire effort to combat corruption. This writer believes these reports have destabilized the Commission because they have led to an institutional crisis as a result of a Commissioner of the anti-corruption agency being named as a suspect in a criminal investigation.

It is regrettable that this has happened because as noted above President Megawati both as head of state while in power and today as party chairwomen has not taken action to weaken the Commission. As a mother Megawati fully understands that the Corruption Eradication Commission is a child of her government to oppose the phantom of corruption that has taken root and become entrenched.

The experience of South Korea and Thailand show that anti-corruption commissions will be stunted and even amputated by subsequent regimes. President Jokowi himself has a real track record in promoting an anti-corruption agenda. He is a recipient of the Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) which clearly demonstrates he possesses a strong commitment to the eradication of corruption. The current crisis should be resolved with prudence and expedition. Now the community is waiting for action from President Jokowi as “party official” to strengthen both efforts to eradicate corruption and the Commission, an institution which is an important legacy of Megawati’s.


Published in Kompas daily, Thursday 29 January 2015 (Retrieved from http://youthproactive.com/expert-says/megawati-dan-kpk/  Accessed 8 April 2015.)