Category Archives: Sejarah

Proyek Tahun 1619 The New York Times

Pada tahun 1619, sebuah kapal muncul di cakrawala ini, di dekat Point Comfort, salah satu pelabuhan di pantai jajahan Inggris yang bernama Virginia. Kapal tersebut membawa lebih dari 20 orang budak Afrika, yang akan dijual kepada para pendatang baru di koloni itu. Semua aspek kehidupan negara yang terbentuk di sini terpengaruh oleh terjadinya perbudakan yang berlanjut selama bertahun-tahun kemudian. Pada peringatan 400 tahun dari momentum yang amat menentukan itu, akhirnya sudah tiba saatnya untuk menceritakan kisah kita dengan jujur.

Proyek Tahun 1619

Proyek Tahun 1619 adalah inisiatif utama dari The New York Times untuk memperingati peringatan 400 tahun dimulainya perbudakan di Amerika. Inisiatif ini bertujuan untuk merumus kembali sejarah negara ini, memahami tahun 1619 sebagai permulaan negara kita yang sebenarnya, dan mengetengahkan konsekuensi dari perbudakan dan kontribusi orang Afrika Amerika di kisah yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri tentang siapa kita. (Baca lebih lanjut di https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/1619-america-slavery.html)

Baca juga Aku, Juga

Mengenang Sosok BJ Habibie

Mengenang Sosok BJ Habibie

Op-Ed: Diplomasi Gaya Menlu Downer: kalau tidak berhasil, membully lagi

Oleh Hamish McDonald, redaksi Asia-Pasifik SMH, 12 Juli 2008

Email masih saja terus berdatangan beberapa kali sehari dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, dilampiri setiap transkrip dari apa yang dikatakan menteri di segala macam acara dan pemberitahuan tempat di mana saja sang menteri dapat disergap oleh para wartawan untuk acara yang berikutnya.

Padahal entah kenapa tidak demikian keadaannya dengan Stephen Smith dari Partai Buruh sebagai Menlu. Fungsionaris partai yang berasal dari kota Perth itu terlalu bersikap hati-hati, terlalu terbatas, terlalu ekonomis dengan bahasanya. Singkatnya, terlalu diplomatis.

Di mana gaya bicara Alexander Downer yang cerewet itu yang telah kita kenal dengan begitu akrab selama lebih dari 11 tahun, omelannya yang mengandung begitu banyak penghinaan pribadi dan hipotesis keterlaluan sehingga akhirnya lampiran tersebut selalu saja dibuka, sekedar untuk berjaga-jaga.

Sayangnya, dia telah kehilangan jabatan dan bakal keluar dari Parlemen. Daripada ikut bergabung dengan wahana tentang apakah Menlu Downer merupakan raksasa dalam sejarah diplomatik Australia, ataupun menjadi seorang pelawak bak Inspektur Clouseau, mari kita simak apa yang diklaimnya sebagai “capaian terbesar” selama menjadi menteri luar negeri Australia yakni Timor Leste.

Dalam tulisannya di harian Sydney Morning Herald kemarin, Downer akhirnya tampil sebagai sang penggagas surat terkenal dari perdana menteri Australia saat itu John Howard kepada presiden Indonesia saat itu BJ Habibie pada bulan Desember 1998, yang mengusulkan solusi untuk keresahan yang makin berkembang di Timor Leste waktu itu.

Bisa saja diartikan dari apa yang ditulis Downer bahwa surat tersebut mengandung argumentasi untuk kemerdekaan Timor Leste yang menghasilkan referendum PBB pada bulan Agustus 1999 dan pengeluaran destruktif pasukan Indonesia beberapa minggu kemudian.

Tetapi surat itu mengusulkan sebuah strategi untuk menghindari keputusan yang jelas, dirancang untuk meredakan desakan atas kemerdekaan di wilayah itu, dan jelas berdasarkan harapan pemerintah Australia bila orang Indonesia akhirnya bisa lebih terorganisir, Timor Leste pada akhirnya akan memutuskan untuk tetap berada di dalam Indonesia.

Surat itu menggunakan contoh perjanjian-perjanjian Matignon dan Noumea antara Perancis dan kelompok-kelompok saingan Kanak dan pendatang di Kaledonia Baru pada tahun 1988 dan 1998, yang memberikan otonomi yang lebih luas di kepulauan itu dan menunda pelaksanaan langkah penentuan nasib sendiri sampai sekitar tahun 2013 dan 2018.

Reaksi tak terduga dari Presiden BJ Habibie adalah kemarahan besar karena dibandingkan dengan kekuatan kolonial Eropa, dan keputusan mendadak pada bulan Januari 1999 untuk memberikan pemungutan suara langsung kepada rakyat Timor Leste tentang tinggal atau pisah, daripada kemungkinan membuang-buang dana selama 20 tahun mendatang dalam upaya merubah sikapnya.

Sepanjang bulan-bulan penuh kekerasan menjelang pemungutan suara pada bulan Agustus, Downer dengan tegas berpegang pada “diplomasi cerdas” yang dianjurkan oleh kepala departemennya, almarhum Ashton Calvert, daripada ikut himbauan bergabung pasukan penjaga perdamaian dari luar.

Tentu dapat disangka bahwa jika militer Indonesia dan milisi lokalnya benar-benar berhasil dalam rencananya untuk membujuk penduduk Timor Leste untuk memilih otonomi yang lebih luas dan bukannya kemerdekaan, pemerintah Australia akan setuju saja dengan hasilnya.

Pada hari Senin, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta akan merilis laporan penyelidikan Komisi Kebenaran dan Persahabatan bersama mereka tentang kekerasan tahun 1999. Tetapi oknum-oknum yang paling bertanggung jawab atas kekerasan itu akan tetap tidak terekspos ataupun dihukum.

Ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan Downer dan rekan-rekannya untuk tidak mendukung, dengan cara yang tidak lebih dari tokenisme, penyelidikan PBB sebelumnya atau mengutuk pengadilan konyol para kambing hitam tingkat junior dan menengah yang diadakan di Jakarta.

Tetapi alasan utama mengapa sebuah jalan di Dili tidak akan diberi nama Downer Sang Liberator terletak pada negosiasi antara Downer dan departemennya dengan pemerintah Timor Leste yang baru dan PBB mengenai sumber daya minyak dasar laut di Laut Timor.

Dalam bukunya Shakedown [Pemerasan], penulis Paul Cleary, yang menjadi anggota tim PBB selama negosiasi tersebut, telah menggambarkan taktik intimidasi yang diadopsi oleh Downer untuk membujuk negara baru yang remuk itu untuk menandatangani pelepasan haknya atas 80 persen dari ladang gas terbesar dalam zona maritim yang disengketakan. Dengan menggebrak meja pada salah satu pertemuan, Downer dikutip mengatakan kepada perdana menteri Timor Leste saat itu Mari Alkatiri, “Kita tidak perlu mengeksploitasi sumber daya tersebut. Itu dapat tinggal di sana selama 20, 40, 50 tahun.”

Pihak Timor Leste dan PBB bersikeras, memenangkan persyaratan yang jauh lebih menguntungkan dalam perjanjian perbatasan sementara yang akhirnya disepakati pada tahun 2006.

Peter Galbraith, mantan diplomat AS dan penulis buku tentang isu-isu kebijakan luar negeri, bekerja pada kantor PBB sebagai penasihat negosiasi. Dia mengingat ketika pergi ke kota Adelaide pada tahun 2000 untuk memberitahu Downer bahwa pihak Timor ingin merundingkan kembali perjanjian “Celah Timor” yang sudah disepakati oleh Indonesia pada tahun 1989.

“Entah mengapa, dia merasa sangat terhina karena kami sedang melakukan itu, karena saya melakukan itu,” kata Galbraith. “Pada pertemuan itu dia sepertinya terus menegaskan bahwa dia sudah lebih berhasil daripada ayahnya yang terkenal sedangkan saya mungkin kurang berhasil ketimbang ayah saya. Ada suatu psikodrama nyata di sana yang benar-benar tidak ada hubungan dengan masalahnya.”

(Galbraith adalah putra ekonom dan penulis terkenal JK Galbraith. Ayah Downer, Sir Alexander, adalah menteri imigrasi dalam pemerintahan PM Robert Menzies.)

“Tentang negosiasi minyak itu,” tambah Galbraith, “Downerlah yang mengadopsi pendekatan yang selain merendahkan juga mengintimidasi orang Timor Leste dan PBB yang akhirnya menjadikannya salah satu orang yang paling tidak populer di Timor Leste.

“Sangat merusak reputasi Australia, dan berakhir dengan persetujuan yang lebih buruk bagi Australia dibandingkan dengan hasil pendekatan yang lebih diplomatis. Masalahnya akan diselesaikan lebih cepat dan Australia akan dapat memiliki bagian minyak yang lebih besar.”

Galbraith, penasihat senior dalam kampanye presidensial calon Demokrat AS Barack Obama, mengatakan, “Menjadi menteri luar negeri yang paling lama mengabdi Australia mungkin tak sama dengan menjadi menlu yang terbaik.

“Dia tidak akan gagal dalam pekerjaannya sebagai negosiator Siprus,” tambah Galbraith, merujuk pada jabatan baru Downer sebagai utusan khusus PBB. “Karena tentu saja jika ada kemungkinan serius untuk mencapai kemajuan antara Yunani dan Turki mengenai sengketa Siprus, PBB tidak akan menunjuk Downer.”

Siti Hartinah

Op-Ed: The Armed Forces, Capital, and Politics

Kompas Daily Op-Ed: The Armed Forces, Capital, and Politics

By Danang Widoyoko, October 11, 2017

KOMPAS – Many observers believe Indonesian National Armed Forces Commander General Gatot Nurmantyo has started campaigning for election. Some believe specifically that Gatot has started mobilizing support from political parties and Islamic organizations. Some think that flaming fears of a revival of the Indonesian Communist Party, and mobilizing the public to watch the film “G30S/PKI”, are part of efforts to build support for boosting his popularity and electability. There have even been many calls for him to resign as commander of the armed forces.
Gatot’s maneuvering has been seen by many observers as in reality representing not just his own ambition. Gatot’s action is viewed as representing the disappointment and frustration of the Indonesian Armed Forces and, in particular, the Indonesian Army which has lost both its role and access to material resources. In the context of an understanding of the history of capital formation in Indonesia it is very important to develop a policy for creating a professional armed force and its financial implications.

Domestic Capital

In his classic study Indonesia: The Rise of Capital (1986), Richard Robison demonstrated how the New Order regime generated domestic capital. He described four major sectors of domestic capital formation: Chinese conglomerates, indigenous conglomerates, state capital and state-owned enterprises (BUMN) and military businesses.
With support, facilities, and protection, these four sectors of domestic capital grew large and produced conglomerates in various parts of the economy. However, the 1997 economic crisis and the subsequent topping from power of the New Order meant that domestic capital faced a difficult situation. Reforms by the International Monetary Fund (IMF) cut all the facilities and protection for domestic capital.
Since then, policies of privatization and liberalization opened the door to international capital which has come to compete with domestic capital. In practice, that period represented a difficult time for domestic capital.
In their book Reorganizing Power in Indonesia (2004), Robison and Vedi Hadiz described the rise of an oligarchy. Rather than being sidelined, political and economic elites in fact grew stronger in the wake of the reforms.
Then, what about the development of domestic capital? According to Christian Chua in his book Chinese Big Business in Indonesia (2009), democracy and decentralization, in fact, facilitated the expansion of the Chinese conglomerates. With the large financial resources they possessed, the role of these conglomerates became important in the political system which has come to be characterized by the practice of money politics.
The second sector of capital, indigenous capital, was also able to prosper, not only in the economy but also in politics. In 2007, Forbes magazine crowned Aburizal Bakrie the richest person in Indonesia. Having once led the Golkar Party, Bakrie is possibly presently having difficulty with the burden of debt in his business group. Even so, he continues to rank among Indonesia‚Äôs richest people and is an influential figure inside the Golkar Party. Another example is the businessman Jusuf Kalla, current Indonesia’s Vice President.
The third sector of capital, state-owned enterprises, is presently rising to dominance again in a variety of sectors of the economy. President Joko Widodo’s focus on infrastructure development has positioned state-owned enterprises as important players. Capital injection and infrastructure development have made the state-owned enterprises increasingly large. Previously, the program of reform of state-owned enterprises that was supported by the Asian Development Bank (ADB) succeeded in restructuring the state-owned enterprises. In semester I 2017, the total assets of state-owned enterprises reached Rp 6,694 trillion (US$498 mil) (Kompas.com 30/8/2017) or almost 50 percent of Indonesia’s gross domestic product (GDP).
Then what about the fourth sector of domestic capital, military businesses? In contrast to the other three areas of domestic capital, military businesses are currently in a slump. Public Law 34/2004 concerning the Indonesian National Armed Forces strongly prohibited the military from operating businesses and instructed the Armed Forces to surrender business entities to the state. To date, it is not clear what progress has been made in the process of surrendering these military businesses. However, I suspect the majority of these businesses either operate at a loss or have been taken over by their business partners.
Another factor that has caused the decline in military businesses is the firm separation of the function of defense from that of security. The military has not only withdrawn from business, but also in relation to security which has now become the task of the police. The withdrawal of the Armed Forces from the task of security has closed off access for the military to informal and illegal sources of funds connected to protection and security.
Aside from the decline of the military businesses, the military has now also lost access to material resources through political positions. The generation of General Gatot Nurmantyo is the generation that prior to joining the Armed Forces expected that on retiring they would occupy important positions within the bureaucracy, parliament or regional government.
In a democratic political landscape, these positions are only obtained through stiff competition among politicians. The military, of course, has had difficulty competing with these politicians who have been developing capabilities and networks developed in fact during their days as university students.

Professional Military

In relation to the maneuver of General Gatot currently under scrutiny, there are two important points for discussion. Firstly, with the withdrawal of the Armed Forces from parliament and the closing of military businesses, the military has generally returned to barracks. However, it is now, in fact, civilian politicians who have been ‚Äúinviting‚ÄĚ the Armed Forces to jump the fence out of the barracks and to back into politics.
Secondly, returning to barracks and becoming a professional military requires funds. Without calculating this cost, the invitation from politicians who are inviting General Gatot, and later also other generals, will continue to be repeated. For this reason, the formulation of what kind of professional military is needed, and how much is needed to fund it, is a pressing issue.
Making the Armed Forces into a professional military requires a significant amount of money, however, it is very important for the future of politics and democracy in Indonesia.


Source: Artikel Opini: Tentara, Modal, dan Politik, Kompas Daily 11 October 2017 with an English version published as Soldiers, Capital, and Politics. Tempo reporting on the issue. j danang widoyoko celoteh di awan blog


Poem for a Cigar

Poem for a Cigar

By W.S. Rendra

Taking a drag on a fat cigar
Gazing over Great Indonesia
Listening to 130 million people,
And in the sky –
Two or three businessmen squat down –
And shit on their heads.

The sun comes up
And the sun goes down
And all I can see are eight million children
Without education.

I question,
But my questions
Slam into the desks of bureaucrats like a traffic jam,
And the blackboards of educators
Who are cut off from the problems of life.

Eight million children
Cram down one long road,
With no options
With no trees
With no shady places to rest,
With no idea of where they’re going.

***

Suck in the air
Full of deodorant spray,
I see unemployed graduates
Covered in sweat along the highway;
I see pregnant women
Queuing for pension money.
And in the sky:
The technocrats sprout
That the country is lazy
That the country has to be developed,
Must be ‚Äúupgraded‚ÄĚ,
Made to fit technology that’s imported.

Mountains tower skyward.
The sky a festival of colors at sunset.
And I see
Protests that are pent up
Squeezed under mattresses.

I question,
But my questions
Bang into the foreheads of salon poets,
Who write about grapes and the moon
While injustices happen all around them,
And eight million children with no education
Gape at the feet of the goddess of art.

The future hopes of the nation,
Stars swirling in front of their faces,
Below neon advertisements.
The hopes of millions of mothers and fathers
Meld into a gaggle of clamoring voices,
Become a reef under the surface of the ocean.

***

We have to stop buying foreign formulas.
Textbooks can only provide methods,
But we ourselves have to formulate our condition.
We have to come out into the streets,
Go into the villages,
See for ourselves all the indicators
And experience the real problems.

This is my poem,
A pamphlet for a time of emergency.
What is the point of art,
If it’s cut off from the suffering around it
What is the point of thinking
If it’s cut off from the problems of life.

ITB Bandung
19 August 1977


This version of Poem for a Cigar (Sajak Sebatang Lisong) comes from State of Emergency, W.S. Rendra, Wild & Woolley, Glebe, 1978, p. 12.

Three parties in the 1977 election - Poem for a Cigar
The three parties in Indonesia’s 1977 legislative election

Other work by W.S. Rendra

Early Morning

By Muhammad Yamin, 1921

Fiery sunset still glows wondrously,
Saddening the majestic stars;
Become dim then the light is gone,
Rising and setting since time immemorial.

Dawn in the east arrives fiercely,
Spreading jewels all over the world;
Radiant bright as rare pearls,
Variety of colors, sparkling.

Slowly and gloriously,
Gradually rises the sun;
Illuminating the earth with beauty.

All the flowers spread their perfume,
The blooms are open, a splendorous array;
Covered in dew, beading the branches.


First published in Indonesian in the Dutch language journal Jong Sumatra : organ van den Jong Sumatranen Bond, Batavia, June 1921 via Pujangga Baru II/9, March 1935. Republished in Jassin, H. B.  Pujangga baru : prosa dan puisi / dikumpulkan dengan disertai kata pengantar oleh H.B. Jassin  [Pujangga Baru : prose and poetry / collected and accompanied by an introduction by H.B. Jassin] Haji Masagung, Jakarta,  1987, p. 327.

Other background that may of interest includes:¬†Abdullah, Taufik.¬†and Cornell University. Modern Indonesia Project. ¬†Schools and politics : the Kaum Muda movement in West Sumatra (1927-1933) / Taufik Abdullah ¬†Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University Ithaca, N.Y ¬†1971¬† https://www.goodreads.com/book/show/7822864-schools-and-politics;¬†Yamin, Muhammad.¬†Tan Malacca, Bapak Republik Indonesia: Riwajat-politik Seorang Pengandjoer RevolusioneŐĀr Jang Berfikir, Berdjoeang Dan Menderita Membentoek Negara Republik Indonesia. Djakarta: Berita Indonesia, 1946. Print.


Featured image credit: Wanderlust East Java, Private Travel Agency for Nature Tourism in East Java Indonesia.