Habibie Muda - Mengenang Sosok BJ Habibie

Mengenang Sosok BJ Habibie

Mengenang Sosok BJ Habibie

Op-Ed: Diplomasi Gaya Menlu Downer: kalau tidak berhasil, membully lagi

Oleh Hamish McDonald, redaksi Asia-Pasifik SMH, 12 Juli 2008

Email masih saja terus berdatangan beberapa kali sehari dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, dilampiri setiap transkrip dari apa yang dikatakan menteri di segala macam acara dan pemberitahuan tempat di mana saja sang menteri dapat disergap oleh para wartawan untuk acara yang berikutnya.

Padahal entah kenapa tidak demikian keadaannya dengan Stephen Smith dari Partai Buruh sebagai Menlu. Fungsionaris partai yang berasal dari kota Perth itu terlalu bersikap hati-hati, terlalu terbatas, terlalu ekonomis dengan bahasanya. Singkatnya, terlalu diplomatis.

Di mana gaya bicara Alexander Downer yang cerewet itu yang telah kita kenal dengan begitu akrab selama lebih dari 11 tahun, omelannya yang mengandung begitu banyak penghinaan pribadi dan hipotesis keterlaluan sehingga akhirnya lampiran tersebut selalu saja dibuka, sekedar untuk berjaga-jaga.

Sayangnya, dia telah kehilangan jabatan dan bakal keluar dari Parlemen. Daripada ikut bergabung dengan wahana tentang apakah Menlu Downer merupakan raksasa dalam sejarah diplomatik Australia, ataupun menjadi seorang pelawak bak Inspektur Clouseau, mari kita simak apa yang diklaimnya sebagai “capaian terbesar” selama menjadi menteri luar negeri Australia yakni Timor Leste.

Dalam tulisannya di harian Sydney Morning Herald kemarin, Downer akhirnya tampil sebagai sang penggagas surat terkenal dari perdana menteri Australia saat itu John Howard kepada presiden Indonesia saat itu BJ Habibie pada bulan Desember 1998, yang mengusulkan solusi untuk keresahan yang makin berkembang di Timor Leste waktu itu.

Bisa saja diartikan dari apa yang ditulis Downer bahwa surat tersebut mengandung argumentasi untuk kemerdekaan Timor Leste yang menghasilkan referendum PBB pada bulan Agustus 1999 dan pengeluaran destruktif pasukan Indonesia beberapa minggu kemudian.

Tetapi surat itu mengusulkan sebuah strategi untuk menghindari keputusan yang jelas, dirancang untuk meredakan desakan atas kemerdekaan di wilayah itu, dan jelas berdasarkan harapan pemerintah Australia bila orang Indonesia akhirnya bisa lebih terorganisir, Timor Leste pada akhirnya akan memutuskan untuk tetap berada di dalam Indonesia.

Surat itu menggunakan contoh perjanjian-perjanjian Matignon dan Noumea antara Perancis dan kelompok-kelompok saingan Kanak dan pendatang di Kaledonia Baru pada tahun 1988 dan 1998, yang memberikan otonomi yang lebih luas di kepulauan itu dan menunda pelaksanaan langkah penentuan nasib sendiri sampai sekitar tahun 2013 dan 2018.

Reaksi tak terduga dari Presiden BJ Habibie adalah kemarahan besar karena dibandingkan dengan kekuatan kolonial Eropa, dan keputusan mendadak pada bulan Januari 1999 untuk memberikan pemungutan suara langsung kepada rakyat Timor Leste tentang tinggal atau pisah, daripada kemungkinan membuang-buang dana selama 20 tahun mendatang dalam upaya merubah sikapnya.

Sepanjang bulan-bulan penuh kekerasan menjelang pemungutan suara pada bulan Agustus, Downer dengan tegas berpegang pada “diplomasi cerdas” yang dianjurkan oleh kepala departemennya, almarhum Ashton Calvert, daripada ikut himbauan bergabung pasukan penjaga perdamaian dari luar.

Tentu dapat disangka bahwa jika militer Indonesia dan milisi lokalnya benar-benar berhasil dalam rencananya untuk membujuk penduduk Timor Leste untuk memilih otonomi yang lebih luas dan bukannya kemerdekaan, pemerintah Australia akan setuju saja dengan hasilnya.

Pada hari Senin, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta akan merilis laporan penyelidikan Komisi Kebenaran dan Persahabatan bersama mereka tentang kekerasan tahun 1999. Tetapi oknum-oknum yang paling bertanggung jawab atas kekerasan itu akan tetap tidak terekspos ataupun dihukum.

Ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan Downer dan rekan-rekannya untuk tidak mendukung, dengan cara yang tidak lebih dari tokenisme, penyelidikan PBB sebelumnya atau mengutuk pengadilan konyol para kambing hitam tingkat junior dan menengah yang diadakan di Jakarta.

Tetapi alasan utama mengapa sebuah jalan di Dili tidak akan diberi nama Downer Sang Liberator terletak pada negosiasi antara Downer dan departemennya dengan pemerintah Timor Leste yang baru dan PBB mengenai sumber daya minyak dasar laut di Laut Timor.

Dalam bukunya Shakedown [Pemerasan], penulis Paul Cleary, yang menjadi anggota tim PBB selama negosiasi tersebut, telah menggambarkan taktik intimidasi yang diadopsi oleh Downer untuk membujuk negara baru yang remuk itu untuk menandatangani pelepasan haknya atas 80 persen dari ladang gas terbesar dalam zona maritim yang disengketakan. Dengan menggebrak meja pada salah satu pertemuan, Downer dikutip mengatakan kepada perdana menteri Timor Leste saat itu Mari Alkatiri, “Kita tidak perlu mengeksploitasi sumber daya tersebut. Itu dapat tinggal di sana selama 20, 40, 50 tahun.”

Pihak Timor Leste dan PBB bersikeras, memenangkan persyaratan yang jauh lebih menguntungkan dalam perjanjian perbatasan sementara yang akhirnya disepakati pada tahun 2006.

Peter Galbraith, mantan diplomat AS dan penulis buku tentang isu-isu kebijakan luar negeri, bekerja pada kantor PBB sebagai penasihat negosiasi. Dia mengingat ketika pergi ke kota Adelaide pada tahun 2000 untuk memberitahu Downer bahwa pihak Timor ingin merundingkan kembali perjanjian “Celah Timor” yang sudah disepakati oleh Indonesia pada tahun 1989.

“Entah mengapa, dia merasa sangat terhina karena kami sedang melakukan itu, karena saya melakukan itu,” kata Galbraith. “Pada pertemuan itu dia sepertinya terus menegaskan bahwa dia sudah lebih berhasil daripada ayahnya yang terkenal sedangkan saya mungkin kurang berhasil ketimbang ayah saya. Ada suatu psikodrama nyata di sana yang benar-benar tidak ada hubungan dengan masalahnya.”

(Galbraith adalah putra ekonom dan penulis terkenal JK Galbraith. Ayah Downer, Sir Alexander, adalah menteri imigrasi dalam pemerintahan PM Robert Menzies.)

“Tentang negosiasi minyak itu,” tambah Galbraith, “Downerlah yang mengadopsi pendekatan yang selain merendahkan juga mengintimidasi orang Timor Leste dan PBB yang akhirnya menjadikannya salah satu orang yang paling tidak populer di Timor Leste.

“Sangat merusak reputasi Australia, dan berakhir dengan persetujuan yang lebih buruk bagi Australia dibandingkan dengan hasil pendekatan yang lebih diplomatis. Masalahnya akan diselesaikan lebih cepat dan Australia akan dapat memiliki bagian minyak yang lebih besar.”

Galbraith, penasihat senior dalam kampanye presidensial calon Demokrat AS Barack Obama, mengatakan, “Menjadi menteri luar negeri yang paling lama mengabdi Australia mungkin tak sama dengan menjadi menlu yang terbaik.

“Dia tidak akan gagal dalam pekerjaannya sebagai negosiator Siprus,” tambah Galbraith, merujuk pada jabatan baru Downer sebagai utusan khusus PBB. “Karena tentu saja jika ada kemungkinan serius untuk mencapai kemajuan antara Yunani dan Turki mengenai sengketa Siprus, PBB tidak akan menunjuk Downer.”

Siti Hartinah